Logo Indonesia

Antara Indonesia, Qatar dan Negosiasi Damai Palestina - Israel


Antara Indonesia, Qatar dan Negosiasi Damai Palestina - Israel

JAKARTA - Peneliti Center for Strategic Policy Studies (CSPS) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI), Muhammad Ibrahim Hamdani, S.I.P., M.Si., menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia (RI) dapat menerapkan kebijakan politik Negara Qatar untuk meningkatkan peran dan pengaruh politiknya di kawasan Timur Tengah.

"Khususnya dalam ikhtiar mewujudkan negosiasi damai antara Israel dan Palestina dalam kerangka penyelesaian Solusi Dua Negara atau Two State Solution. Penyebabnya, Qatar dan Indonesia sama-sama tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel," tuturnya pada Rabu (20/12/23) siang.

Namun Pemerintah Qatar, lanjutnya, justru mengizinkan pembukaan Kantor Perwakilan Faksi Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas) di Doha, Qatar. Bahkan Pemimpin Politik Senior HAMAS, Ismail Abdul Salam Ahmad Haniyyah, sudah sejak lama tinggal di Doha, Qatar.

"Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina Ketiga Masa Jabatan 2006 -2014, Dr. Ismail Haniyah, yang sejak 2007 secara de facto hanya menguasai Jalur Gaza, telah sejak lama tingal di Doha, Qatar. Faktor ini menjadikan Qatar sebagai negara yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan  politik HAMAS di Jalur Gaza Palestina," jelasnya.

Menurut Anggota Dewan Pakar Organization of Islamic Cooperation (OIC) Youth Indonesia itu, Indonesia berpeluang besar untuk turut aktif mewujudkan negosiasi damai antara Palestina dan Israel. "Penyebabnya, Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, serta secara aktif berperan penting di OIC atau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)," ujarnya.

Peran diplomasi internasional ini, ungkapnya, tentu harus dilakukan bersama-sama antara Indonesia dengan mitra-mitra penting di kawasan seperti Qatar, Mesir, Yordania, dan Turki. "Seperti Qatar, Indonesia tidak perlu membuka hubungan diplomatik dengan Israel," tegasnya.

Sebelumnya Ketua Program Studi (Prodi) Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam (KWTTI) SKSG UI, Yon Machmudi, M.A., Ph.D., menegaskan bahwa hubungan diplomatik dengan Israel bukanlah kunci utama untuk mewujudkan perundingan damai antara Israel dengan Palestina.

“Bahwa (negara) yang mendamaikan, yang memiliki inisiatif, terhadap gencatan senjata itu, salah satunya adalah Qatar, dan Qatar tidak memiliki hubungan dan tidak mengakui Israel. Tetapi Qatar memiliki peran yang penting, untuk mendamaikan dalam sisi menghentikan sementara peperangan dan terjadinya pertukaran tawanan,” tuturnya.

Tepatnya saat Ketua Prodi KWTTI SKSG itu menjadi narasumber dalam Talkshow Peacemaker Forum 2023 pada Rabu (29/11/23) di Gedung Institute for Advancement of Science Technology and Humanity (IASTH), lantai 5, SKSG UI. Acara ini mengangkat tema: “Mencari Solusi untuk Permasalahan Palestina”.

Awalnya, lanjut Yon Machmudi, Amerika Serikat (AS) meminta Qatar untuk tidak memperbolehkan berdirinya kantor perwakilan HAMAS di Doha. Namun AS justru berkonsultasi dengan Qatar. “Bahkan pihak Israel juga datang ke Qatar untuk mendiskusikan itu (pertukaran tawanan),” ujarnya.

“Sementara yang sering kita bicarakan, bahwa bagaimana Indonesia bisa mendamaikan dengan kedua negara apabila tidak memiliki hubungan dengan Israel, tentu terbantahkan. Dari sisi itu, kita bisa melihat bahwa urgensi Indonesia untuk melakukan normalisasi dengan Israel, saya kira bukan sesuatu yang penting,” jelasnya.

Menurutnya, pembukaan hubungan diplomatik hanya memiliki kepentingan dari sisi Israel dan bukan dari sisi kepentingan Indonesia. Kita (Indonesia) tidak memiliki nilai strategis yang bisa kita gunakan untuk menekan Israel.

Sama saja apabila kita (Indonesia) melakukan normalisasi, ungkap Direktur Eksekutif Institut Inisiatif Moderasi Indonesia (InMind Institute) itu, maka hanya menyerahkan diri kita kepada Israel dan memberikan legitimasi Israel untuk melakukan apa saja.

“Karena itu, tentu Indonesia harus tetap dengan posisinya hingga saat ini, bahwa tidak ada hubungan normalisasi dengan Israel, tidak ada pengakuan terhadap negara Israel, selama Palestina itu belum mendapatkan kemerdekaan,” tegasnya.

Apa pun tekanan yang mungkin saja terjadi yang dilakukan oleh negara lain terhadap Indonesia, ucapnya, maka posisi Indonesia harus tetap kuat, menjaga agar jangan sampai normalisasi itu berjalan.

“Kenapa itu saya sampaikan? karena desakan dan tekanan menuju itu juga sangat kuat dan kita juga harus mengantisipasi agar kemudian Indonesia bukan termasuk negara yang memiliki hubungan dengan Israel, sementara rakyat Palestina belum mendapatkan kemerdekaan,” kata Yon Machmudi, M.A., Ph.D.

Lebih lanjut, Yon Machmudi berpendapat bahwa gagasan untuk membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel merupakan tindakan abnormal. Bahkan beliau membuat istilah baru, yakni abnormalisasi, untuk melukiskan kondisi tidak normal itu.

“Saya katakan bahwa, normalisasi Indonesia dengan Israel itu bukan normalisasi. Itu adalah namanya program abnormalisasi. Karena apa? karena kondisi sekarang kita tidak memiliki hubungan dengan Israel itu adalah kondisi yang normal. Kalau kita membuat hubungan dengan Israel maka menjadi abnormal,” jelasnya.

Program itu (hubungan diplomatik Indonesia-Israel), lanjutnya, akan kita sebut abnormalisasi. Normalisasi itu harus dilakukan antara Israel dengan Palestina terlebih dahulu. “Apakah Israel sudah siap untuk hidup bertetangga dengan Palestina? Dan saya melihat bahwa yang paling tidak siap itu adalah Israel,” ungkapnya.

Tetapi, ujar Yon Machmudi, dia (Israel) mencoba mengatakan bahwa faksi-faksi di Palestina menginginkan Israel untuk dihapuskan dari muka bumi. “Saya kira narasi itu sengaja untuk dipelihara agar Israel masih bisa terus melakukan aneksasi terhadap wilayah-wilayah itu (Palestina),” ucapnya.

“Sementara mereka (Israel) sendiri sebenarnya tidak siap untuk berdamai karena atas perbuatan yang dilakukan terhadap palestina yang begitu di luar batas-batas kemanusiaan,” paparnya.

Acara ini diselenggarakan oleh Prodi KWTTI SKSG UI, Center for Strategic Policy Studies (CSPS) SKSG UI, SKSG UI dan Himpunan Mahasiswa (Hima) Pascasarjana KWTTI SKSG UI serta Aqsa Working Group (AWG). Tepatnya sebagai puncak acara dari Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2023 yang diselenggarakan selama bulan November 2023.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, keynote speakers, antara lain Duta Besar (Dubes) Negara Palestina untuk RI, Yang Mulia (His Excellency/ H.E.) Dr. Zuhair S. M. Al-Shun, yang diwakili oleh Deputi Dubes Palestina untuk RI, Dr. Ahmed M.I Metani.

Narasumber utama lainnya ialah Direktur SKSG UI, Athor Soebroto, S.E., M.M., M.Sc., Ph.D., yang dalam acara ini diwakili oleh Ketua Prodi Pascasarjana KWTTI SKSG UI, Yon Machmudi, M.A., Ph.D.

Selain itu, terdapat lima narasumber dalam acara ini, antara lain Ketua Prodi KWTTI SKSG UI, Yon Machmudi, M.A., Ph.D., Direktur Timur Tengah, Direktorat Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Bagus Hendraning Kobarsyih, M.Si., dan Ketua Presidium Medical Emergency Rescue – Committee (MER-C), dr. Sarbini Abdul Murad.

Dua narasumber lainnya ialah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H., dan Ketua Dewan Presidium AWG, Ir. Nur Ikhwan Abadi.

Adapun moderator dalam acara ini ialah Kepala Peliputan Kantor Berita MINA (Mina News), Rana Setiawan, yang juga Koordinator Acara BSP 2023. Hadir pula Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Al-Jam’iyatul Washliyah, KH. Dr. Masyhuril Khamis, S.E., M.M., yang telah memberikan testimoni dalam acara ini.

KH. Dr, Masyhuril Khamis, M.M., juga mengemban amanat selaku Ketua Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa (PD PAB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Selain itu, hadir juga Bendahara dan Peneliti CSPS SKSG UI, Muhammad Ibrahim Hamdani, S.I.P., M.Si., yang juga Anggota Dewan Pakar Organization of Islamic Cooperation (OIC) Youth Indonesia atau Pemuda OKI Indonesia. Ia turut menjadi penggagas acara ini, lalu memberikan testimoni mewakili CSPS SKSG UI.

Turut hadir dan memberikan testimoni Pendiri (Founder) Center of Human Excellence and Diversive (CoHesive), Ahmad Arafat Aminullah, S.T., Direktur Eksekutif Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES), Dr. Ryantori, S.Sos., M.Si., dan Perwakilan dari Hima Pascasarjana KWTTI SKSG UI, Muhammad Nabil Robani.

Hal lain yang sangat menarik dalam acara ini ialah penyampaian testimoni dalam bahasa Arab oleh Muhammad Nabil Rabbani, sedangkan testimoni dalam bahasa Inggris disampaikan oleh Dr. Ryantori, M.Si.

Lebih lanjut, acara ini disiarkan secara langsung (live streaming) oleh akun Youtube ‘Al Jama’ah TV’ dengan durasi 3 jam 35 menit di laman https://youtu.be/L3UEu9KWTjA, serta pada akun Youtube ‘Radio Silaturahim (Rasil) TV’ dengan durasi 3 jam 27 menit 36 detik di laman https://youtu.be/exRRBkB4c1s.

Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani, S.I.P., M.Si.

Peneliti CSPS SKSG UI

Anggota Dewan Pakar Organization of Islamic Cooperation (OIC) Youth Indonesia.

Sumber Foto: CSPS SKSG UI / AWG/ Hima Pascasarjana KWTTI SKSG UI/ SKSG UI.

Tag: #Politik

Langganan