Logo Indonesia

Prees Release Webinar CSPS SKSG UI: Strategi Penyelesaian Krisis Minyak Goreng di Indonesia.

  Admin cspsui.com        06-04-2022 15:12

Prees Release Webinar CSPS SKSG UI: Strategi Penyelesaian Krisis Minyak Goreng di Indonesia.

Center for Strategic Policy Studies (CSPS) bekerjasama dengan Indonesian Forum Indonesia Muda Regional Yogyakarta dan Rumah Produktif Indonesia mengadakan webinar podcast CSPS SKSG UI melalui Zoom dengan tema “Strategi Penyelesaian Krisis Minyak Goreng di Indonesia”. (31/03/22)

Webinar podcast ini di pandu oleh Vivi Tri Handayani (Junior Researcher CSPS SKSG UI) dan M. Ni’am Khafidh (FIM Jogja), webinar dibuka oleh Guntur Subagja Mahardika selaku Ketua Umum CSPS SKSG UI dengan menghadirkan tiga narasumber utama Indra Wijayanto (Kasubdit Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri dan Perikanan Kelautan), Meidi Kosandi, S.IP., M.A., Ph.D (Dosen FISIP Universitas Indonesia), dan Marlon S.C Kansil (Peneliti CSPS SKSG UI). Kegiatan webinar dilakukan secara rutin oleh CSPS SKSG UI membahas isu strategis dengan tujuan memberikan pemahaman terhadap kondisi maupun isu tertentu dari berbagai sudut pandang para ahli di bidangnya.

Webinar kali ini dibuka oleh Guntur Subagja selaku ketua umum CSPS SKSG UI membahas mengenai isu minyak goreng tersebut merupakan isu seksi dikarenakan persoalan mengenai minyak goreng tersebut sangat fundamental, apalagi industri sawit tersebut merupakan industri staretegis pemerintah di masa orde baru bahkan pelaku industri sawit di fasilitasi pemerintah mulai dari lahan hingga pembiayaan selama grace periode 6 tahun, namun kenyataanya sampai saat ini solusi yang di tawarkan belum sampai mengarah kepada hal yang mendasar, baik solusi pasar, gerakan sosial untuk menyelesaikan permasalahan minyak goreng ditambah Indonesia merupakan penghasil sawit terbesar sangat ironis apabila sebagai negara produsen sawit terbesar tetapi justru masyarakat kesulitan dalam mendapatkan minyak goreng, Guntur mengatakan perlu adanya ketegasan dari pemerintah untuk lebih tegas lagi dalam membuat kebijakan terkait ekspor komoditi sawit selama belum terpenuhinya kebutuhan nasional di dalam negeri, jangan sampai kekayaan alam Indonesia hanya di nikmati negara maju yang memiliki keterjangkauan ekonomi yang tinggi. Dengan adanya webinar CSPS SKSG UI mengenai isu minyak ini mampu menemukan solusi secara fundamental seperti membangun ekosistem sawit agar lebih terintegrasi mulai dari indsutri hingga pada pendistribusiannya.

Menurut Indra Wijayanto kondisi naik turunnya minyak sudah terjadi sejak pertengahan tahun 2021. Dalam situasi global keberadaan minyak nabati dimana Jenis minyak nabati itu tidak hanya minyak sawit namun ada beberapa jenis seperti minyak sawit, minyak kedelai, minyak kanola, dan minyak sunflower menjadi hangat di perbincangkan akhir-akhir ini, dari ke empat minyak tersebut justru yang terbesar adalah minyak kedelai dan yang terkecil yaitu minyak sawit namun produktifitas tertinggi justru minyak sawit. Indonesia sendiri pernah mengalami hambatan mengenai bagaimana produksi minyak sawit dalam negeri dapat di terima di dunia dan ternyata terjawab pada saat sekarang dimana Crude Palm Oil (CPO) Indonesia di hargai sangat tinggi. Faktor penyebab naiknya harga CPO didasari dari kebutuhan minyak kedelai sebagai bahan campuran bio diesel, produksi cpo di malaysia yang menurun, permintaan cpo global yang meningkat, dan terakhir krisis Rusia-Ukraina.

“sebagai informasi pada tahun 2021 merupakan pencapaian terbesar dimana CPO dan turunannya merupakan penyumbang surplus nomor dua setelah batubara” kata Indra. Hal tersebut menunjukan bahwa CPO ini sudah berkembang dan seharusnya bukan lagi hanya sebuah isu. Bahkan saat ini produk turunan dari CPO sudah banyak di ekspor dan memiliki nilai tambah yang sangat tinggi. Presiden Joko Widodo pun telah memberikan arahan kepada Kementerian Perdagangan untuk menjaga stabilisasi harga minyak goreng di pasaran dengan harga terjangkau. Setidaknya terdapat 3 entitas dalam minyak goreng, diantaranya on farm (petani sawit), industri, O farm (distribusi), kewanangan Kementerian Perdagangan juga hanya pada O farm saat minyak goreng keluar dari pabrik ujar Indra. Atas dasar arahan Presiden Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag 01/22 yang berisi mengenai kebijakan mengadakan kriteria minyak goreng dengan kemasan premium dan sederhana tetapi tetap membatasi harga sesuai dengan mekanisme pasar. Tidak hanya itu Kemendag juga mengeluarkan beberapa kebijakan lain seperti Permendag 02/2022 terkait perubahan Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021 mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor, Permendag 03/2022 mengenai penyediaan minyak goreng kemasan untuk masyarakat, Permendag 06/2022 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) , Permendag 08/2022 terkait perubahan kebijakan dari pengaturan ekspor, Permendag 11/2022 mengenai penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah. PMK 23/2022 mengenai perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 terkait Tarif Layanan Badan Umum BPDPKS, dan yang terbaru Permenperin 08/2022 terkait penyediaan minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat

Sedangkan menurut Meidi Kosandi selaku dosen FISIP Universitas Indonesia menyatakan bahwa ketika isu minyak goreng mengikuti harga pasar ternyata memunculkan isu sosial dan politik mulai dari isu gagalnya pemerintah dalam mengatur suplai minyak goreng bagi masyarakat, ajakan untuk mengurangi penggunaan minyak goreng, ketidakberpihakan pemerintah kepada masyarakat hingga muncul indikasi adanya kartel minyak goreng. Tetapi apabila dilihat melalui nilai dari industri kelapa sawit bagi negara justru mengalami kenaikan pendapatan bea keluar hampir 3000%, di 2020 pun sektor kelapa sawit sudah menymbang pajak sekitar 20 triliun dan menyerap 20 juta tenaga kerja, angka tersebut bisa menjadi dasar bahwa industri kelapa sawit tersebut berperan penting dalam penambahan devisa negara terutama pada saat kondisi seperti ini. Meidi juga menawarkan berbagai kebijakan mulai dari sisi regulatif, distributive, redistributive, hingga perubahan paradigm kebijakan.

Pandangan selanjutnya mengenai isu krisisnya minyak goreng di Indonesia disampaikan oleh Marlon S. C Kansil yang merupakan peneliti CSPS SKSG UI, marlon memberikan pandangan baru mengenai isu tersebut dari segi intelijen. Marlon mengatakan bahwa krisisnya miyak goreng bisa juga disebabkan oleh kegagalan intelijen.  Dari sisi intelijen sendiri isu krisisnya minyak goreng saat ini bisa menjadi ancaman untuk negara, tidak hanya minyak goreng saja isu krisis ini bisa berlanjut ke minyak bumi, gula dan lainnya. Kegagalan intelijen ini berkaitan dengan 4 hal, diantaranya kepemimpinan dan kebijakan, organisasi dan birokrasi, informasi, dan analisis. Isu minyak goreng ini juga dilansir akan meningkat terlebih sebentar lagi akan memasuki bulan puasa hingga puncak lebaran. Menurut analisisnya beberapa pekan belakangan ini juga banyak yang membahas indikasi adanya kartel ataupun mafia minyak yang meresahkan dan merugikan.

Melihat permasalahan isu tersebut penting di pahami bahwa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut penting dan perlu adanya kolaborasi antar lembaga pemerintah baik kementerian maupun stakeholder lainnya, tidak hanya itu dukungan dari pihak swasta di bidang terkait dalam menangani permasalahan ini juga sangat di perlukan, agar tercipta solusi yang menjadi jalan tengah isu krisis minyak goreng.

Tag: #Populer

Langganan