Logo Indonesia

Tantangan Dan Peluang Pembangunan Papua

  Admin cspsui.com    Informasi Seputar Kegiatan CSPS CSGS SKSG UI    19-09-2023 16:31

Tantangan Dan Peluang Pembangunan Papua

Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat berlangsung dengan pesat di masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. H. Joko Widodo, dan Wakil Presiden (Wapres) RI, Prof. Dr. (H.C.) Drs. KH. Ma’ruf Amin. Hal ini terbukti dari penyelenggaraan "Pekan Olahraga Nasional (PON) XX / PON Papua 2021" yang berlangsung pada 2-15 Oktober 2021. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kemerdekaan RI, Provinsi Papua menjadi tuan rumah PON XX dengan mengusung moto "Torang Bisa!". Bahkan berbagai infrastruktur olahraga telah dibangun oleh  pemerintah RI.  PON Papua 2021 telah dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu, 2 Oktober 2021, serta ditutup secara langsung oleh Wapres KH. Ma'ruf Amin pada Jumat, 15 Oktober 2021.

- PON XX/ PON Papua 2021

            Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, seperti dijelaskan Wakil Menteri (Wamen) PUPR RI saat itu, John Wempi Wetipo, S.H., M.H., pada Senin, 4 Oktober 2021, terdapat tujuh lokasi (venue) olahraga yang telah disiapkan untuk mendukung penyelenggarakaan PON XX Papua. Tujuh lokasi olahraga itu, antara lain, Arena Akuatik dan Istana Olahraga (Istora) Papua Bangkit di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur; Arena Kriket dan Lapangan Hoki (Indoor dan Outdoor) di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu. Distrik Sentani Timur dan Distrik Waibu ada di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Adapun tiga lokasi olahraga lainnya ialah Arena Sepatu Roda di daerah Bumi Perkemahan Waena; Arena Dayung di atas Teluk Youtefa; dan Arena Panahan di Kampung Harapan, Disrik Sentani Timur. Bumi Perkemahan Waena dam Teluk Youtefa ada di Kota Jayapura, sedangkan Distrik Sentani Timur ada di Kabupaten Jayapura.

            Selain itu, Kementerian PUPR RI telah menyelesaikan pembangunan prasarana dan infrastruktur pendukung untuk PON XX Papua, antara lain pembangunan enam rumah susun untuk wisma atlet di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Merauke. Kementerian PUPR RI juga membangun prasarana lainnya, yakni Jalan Telaga Ria – Khalkote - Dapur Papua di Kabupaten Jayapura sepanjang 5,16 Km, serta peningkatan kapasitas Jalan Merauke - Kuprik - Tanah Miring sepanjang 7,36 Km untuk mendukung kegiatan olahraga balap motor di Kabupaten Merauke, lengkap dengan drainase dan sanitasinya. Informasi terkait pembangunan infrastruktur dan prasarana pendukung PON XX Papua dikutip dari laman: https://www.pu.go.id/berita/pagelaran-pon-xx-papua-wamen-pupr-tunjukkan-kesiapan-infrastruktur-di-tanah-papua.

Lebih lanjut, saat ini Istora Papua Bangkit berganti nama menjadi "Stadion Utama Lukas Enembe" atau dikenal "Stadion Harapan" yang berlokasi di Kelurahan Nolokla, Distrik Sentani Timur. Stadion Lukas Enembe dapat menampung lebih dari 40.000 penonton dengan desain mirip rumah adat Papua, Honai. Bahkan stadion ini mendapat tiga rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI), antara lain kategori struktur atap baja lengkung bentang terpanjang dengan dimensi 90 meter. Dua rekor MURI lainnya untuk Stadion Lukas Enembe ialah kategori atap tanpa sambungan dan mengerucut terluas berukuran 7.300 meter persegi, serta kategori instalasi terpanjang dan diameter terbesar textile duct dengan dimensi ring internal 477 meter, diameter cincin luar sepanjang 70 meter, serta diameter cincin dalam sepanjang 56 meter. Informasi ini ditulis oleh Gabriel Imanuel Palayukan pada Selasa, 7 September 2021, seperti dikutip di laman  https://kumparan.com/gabriel-imanuel-palayukan/pembangunan-infrastruktur-menjelang-pon-xx-papua-1wTwIMRwN4u/full.

- Tantangan Pembentukan Empat Provinsi Baru di Papua dan Papua Barat

            Meskipun PON XX Papua telah terlaksana dengan baik, terdapat banyak tantangan dalam proses pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Antara lain, proses pembangunan di empat provinsi baru hasil pemekaran di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Keempat provinsi baru dengan otonomi khusus itu ialah Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Provinsi Papua Tengah beribu kota di Kabupaten Nabire dan telah diresmikan pada 30 Juni 2022, berdasarkan Undang-Undang (UU) RI Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah. Sedangkan Provinsi Papua Selatan beribu kota di Kabupaten Merauke dan telah diresmikan pada 25 Juli 2022, berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan. Lalu Provinsi Papua Pegunungan diresmikan pada 30 Juni 2022, dengan ibu kota di Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan UU RI Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian, Provinsi Papua Barat Daya menjadi satu-satunya pemekaran dari Provinsi Papua Barat yang telah diresmikan pada 8 Desember 2022, dengan ibu kota di Kota Sorong. Hal ini berdasarkan UU RI Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

- BP3 Otsus Papua serta RIP3 Tahun 2022-2041

Salah satu langkah pemerintah untuk menjawab tantangan pembangunan dan pemekaran empat provinsi di Papua dan Papua Barat ialah dengan membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan (BP3) otonomi Khusus (Otsus) Papua. Misalnya, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 121 Tahun 2022 Tentang BP3 Otsus Papua pada Jumat, 21 Oktober 2022. Berdasarkan Perpres ini, Ketua BP3 Otsus Papua ialah Wapres KH. Ma'ruf Amin. Beliau juga telah mengukukan enam anggota BP3 Otsus Papua pada Senin, 29 Mei 2023, di Istana Wapres RI, Jakarta.

Keenam anggota BP3 Otsus Papua yang telah dikukuhkan itu ialah : 1. Alberth Yoku, S.Th., selaku perwakilan Provinsi Papua; 2. Irene Manibuy, S.H., selaku perwakilan Provinsi Papua Barat; 3. Yoseph Yanawo Yolmen; S.Pd.I., M.Si., M.R.S.C.,selaku perwakilan Provinsi Papua Selatan; dan 4. Irjen Pol. (Purn.) Drs. Pietrus Waine, S.H., M.Hum., selaku perwakilan Provinsi Papua Tengah. Dua anggota BP3 Otsus Papua lainnya ialah: 5. Hantor Matuan selaku perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, dan 6. Drs. Otto Ihalauw selaku perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Perpres RI Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIP3) Tahun 2022 - 2041 pada 17 April 2023. RIP3 ini mengemban tiga misi besar pembangunan Papua, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif. BP3 Otsus Papua dan RIP3 menjadi salah satu sarana penting pemerintah RI untuk melaksanakan program percepatan pembangunan di Papua. Tujuannya ialah mewujudkan warga Papua yang sehat, cerdas dan produktif.

- Dana Otsus serta Masalah Kemiskinan, Kelaparan dan Pendidikan di Papua

            Sejumlah daerah di Provinsi Papua mengalami tantangan dan hambatan serius di bidang kesejahteraan sosial. Misalnya dalam bentuk ketidakcukupan konsumsi pngan atau kondisi kelaparan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Per Maret 2023 dan Pusat Data Republika, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Papua pada 2022 mencapai 36,18 persen, sedangkan pada 2021 mencapai 37,37 persen, dan sebelumnya pada 2020 mencapai 31,49 persen. Data BPS Per Maret 2023 juga menunjukkan tingkat kemiskinan di wilayah Maluku dan Papua yang mencapai 19,68 persen, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 2,04 juta jiwa. Sedangkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia, menurut Data BPS Per Maret 2023, mencapai angka 1,12 persen.

            Tingginya angka kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat menunjukkan bahwa penyaluran dan pemanfaatan dana otonomi khusus (otsus) di kedua provinsi itu belum berlangsung secara efektif dan efisien, serta tidak tepat sasaran dan optimal. Perlu ada evaluasi mendasar terhadap pengelolaan dana otsus di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Padahal selama 20 tahun terakhir, sejak 2002 hingga 2022, total aliran dana Otsus Papua mencapai Rp 139,1 triliun, terdiri dari Dana Otsus Provinsi senilai Rp 77,7 triliun, Dana Tambahan Infrastruktur senilai Rp 26,9 triliun, dan Dana Otsus Kabupaten/ Kota senilai RP 34,4 triliun. Data ini dikutip dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Nomor 2 Tahun 2020, dan Republika.

Selain itu, sejumlah indikator menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua masih tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan rata-rata SDM nasional di Indonesia. Buktinya, menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI dan BPS pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua mencapai angka 61,4 yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan IPM Rata-Rata Nasional Indonesia yang mencapai angka 72,9. Sedangkan tingkat kemiskinan di Papua mencapai 26,8 persen, jauh lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan Rata-Rata Nasional Indonesia yang mencapai 9,6 persen pada 2022. Bahkan pada 2021, BPS mencatat bahwa terdapat 33,58 persen penduduk Papua pada usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah sekolah. Pada daerah pedesaan di Papua, sebanyak 47,28 persen penduduk yang berusia 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah sekolah.

- Kesimpulan dan Rekomendasi

Kondisi sebagian masyarakat di Papua dan Papua Barat mengalami berbagai ancaman serius dan tantangan besar dalam bentuk kelaparan karena ketidakcukupan konsumsi pangan, sulitnya mengakses fasilitas pendidikan karena faktor kemiskinan, serta rendahnya IPM di Papua. Salah satu penyebabnya ialah Dana Otsus Papua dan Papua Barat yang belum dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan optimal untuk sebesar-besarnya menyejahterakan masyarakat. Meskipun begitu, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH. Ma’ruf Amin terus berupaya membangun Provinsi Papua dan Papua Barat dalam segala bidang, dengan fokus utama pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Pelaksanaan PON XX / PON Papua 2021 membuktikan kesungguhan pemerintah untuk membangun Papua dan Papua Barat di bidang olahraga dan berbagai infrastruktur pendukungnya. Apalagi hal ini merupakan momentum historis bagi Provinsi Papua dalam sejarah kemerdekaan RI, yang untuk pertama kalinya menjadi tuan tumah PON.

Pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya harus benar-benar memaksimalkan segenap potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya untuk membangun wilayahnya masing-masing, temasuk bersinergi erat dengan pemerintah RI. Khususnya dengan BP3 Otsus Papua yang dipimpin langsung oleh Wapres KH. Ma’ruf Amin. Selain itu, masyarakat Papua, Papua Barat dan empat provinsi baru lainnya harus benar-benar dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan pembangunan di Papua. Khususnya dalam menyukseskan RIP3 Tahun 2022-2041. Harapannya, dengan berbagai langkah sinergis ini, satu-per satu permsalahan di Papua dapat diselesaikan dengan baik.


Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani, S.I.P., M.Si.


Peneliti Center for Strategic Policy Studies (CSPS) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG)


Keterangan Foto: Muhammad Ibrahim Hamdani, S.I.P., M.Si., pada 7 September 2023, dalam Indonesia Sustainability Forum (ISF) di Jakarta, Indonesia.

Tag: #Humaniora

Langganan